LangkatTerkini.Com – Puluhan massa dari Solidaritas Aksi Peduli Rakyat (Sadar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Langkat pada Selasa siang (2/9/2025). Aksi ini dikawal ketat oleh Polres Langkat dan TNI untuk memastikan keamanan dan ketertiban.
Selama aksi, massa menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebijakan pemerintah, termasuk penolakan terhadap tunjangan anggota DPR dan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset. Massa juga menyuarakan keresahan terkait kesenjangan sosial, korupsi, dan pajak tinggi yang memberatkan rakyat.
Orator aksi, Nuh, menyatakan bahwa rakyat hanya membutuhkan kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan. Namun, kebijakan pemerintah saat ini justru membuat rakyat marah. Nuh juga menyinggung rencana tunjangan DPR yang dinilai tidak adil dan meminta agar dana kunjungan DPRD Langkat direalokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Adapun agenda orasi Sadar yaitu Shalawatan, doa, hening cipta, yel-yel, orasi bubarkan DPR dan Polri, Orasi Ojol, Emak-Emak bercerita harga sembako, orasi dosen dan guru honorer, orasi koordinator aksi, orasi pemuda dan sarjan belum bekerja, orasi mahasiswa butuh Beasiswa, Puisi, Dzikir, massa aksi masuk ke ruangan rapat paripurna dan penantangan pentisi.
“Rakyat hanya butuh kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan. Akan tetapi kebijakan- kebijakan pemerintah yang membuat rakyat marah,” kata Koordinator Aksi, Nuh.
Diungkapkannya, korupsi meraja lela dan amat sangat besar, seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat kalau tidak dikorupsi.
Nuh juga menyinggung rencana Tunjangan DPR Kesenjangan sosial rakyat susah payah mencari rupiah cukup untuk sehari-hari, akan tetapi pejabat dewan gajinya sangat besar dan njomplang dengan penghasilan keseharian masyarakat.
Ia menilai DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Mirisnya, malah berjoget di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.
“Keluh kesah masyarakat tidak didengar dan malah menindas rakyat dengan pajak tinggi, dan menggunakan aturan hukum untuk melancarkan perpajakan,” kata Nuh.
Oleh karenanya perlu, kata Nuh, Sadar sampaikan beberapa hal tuntutan yang logis agar secepatnya ditindak lanjuti untuk dilaksanakan pemerintah dan DPR :
1. Sahkan RUU perampasan aset sebagai bentuk efek jera bagi pejabat korup;
2. Pecat bukan di non aktifkan anggota DPR biang keributan, Sahroni, Eko patrio, Uya kuya, Nafa urbach dan DPR lainnya yang tidak bermoral dan beretika;
3. Realokasikan dana kunjungan DPRD Langkat untuk kepentingan masyarakat;
4. Menuntaskan segala macam bentuk RDP/FGD DPRD Langkat yang dinilai tidak pernah tuntas dalam penyelesaiannya;
5. Wajib bekerja maksimal. Jangan terkesan hanya mengerjakan rutinitas pergi, pulang, duduk dan teken;
6. Buat Undang – Undang hukuman mati bagi koruptor ;
7. Pembatasan maksimal 2 (Dua) Periode menjadi anggota DPR ;
8. Turunkan pajak yang mencekik rakyat;
9. Kesesuaian latar belakang dengan bidang komisi, sehingga anggota yang duduk disuatu komisi benar-benar memahami sektor yang diwakilinya
10. Pendidikan minimum S1 atau setara, guna memastikan kualitas intelektual dan kemampuan analisis anggota legislatif ;
11. Turunkan gaji dan hapus tunjangan anggota DPR disertai kejelasan dan transfaransi besaran gaji;
12. Berikan standart gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa termasuk seluruh guru Indonesia;
13. Adili pembunuh pahlawan Affan Seberat – Beratnya. Negara Harus Menanggung Biaya Hidup Keluarga Dari Pahlawan Kami Yang Telah Gugur. Lengserkan Kapolri Yang Gagal Memberikan Komando Untuk Melindungi Masyarakat;
14. Reformasi Kinerja Kepolisian yang professional, berpihak dan berempati terhadap rakyat manapun dan golongan apapun. Termasuk rakyat miskin, tidak menganggap remeh dan sebaliknya tidak membela ataupun lebih memperioritaskan masyarakat yang kaya dan juga memperioritaskan kepentingan penguasa.
Usai penandatanganan petisi di dalam Gedung DPRD Langkat, massa Sadar membubarkan diri dengan tertib.
