LangkatTerkini.Com – Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya dalam mempercepat pendataan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Hal ini disampaikan Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Sekretaris Daerah H. Amril, S.Sos., M.AP saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/04/2026).
Rakor yang digelar melalui Zoom Meeting dari Ruang Langkat Command Centre (LCC) Kantor Bupati Langkat tersebut membahas percepatan pendataan serta penanganan pascabencana, khususnya penyediaan hunian tetap yang layak bagi masyarakat terdampak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya validitas dan akurasi data sebagai dasar utama penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Dalam forum itu juga disampaikan klasifikasi hunian tetap berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026, yang membagi huntap menjadi tiga kategori: insitu, eksitu, dan eksitu terpusat (komunal).
Huntap insitu merupakan perbaikan atau pembangunan rumah di lokasi semula dengan mempertimbangkan kelayakan lingkungan dan aspek mitigasi bencana. Sementara huntap eksitu diperuntukkan bagi warga yang harus direlokasi ke kawasan lebih aman. Adapun huntap eksitu terpusat atau komunal merupakan pembangunan hunian di lokasi baru dalam bentuk kawasan permukiman terpadu.
Berdasarkan data Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR) Pascabencana Alam, jumlah masyarakat terdampak di Kabupaten Langkat mencapai 507 kepala keluarga (KK). Rinciannya, 299 KK masuk kategori huntap insitu, 71 KK huntap eksitu mandiri, dan 137 KK huntap eksitu terpusat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Langkat menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat, terutama dalam memastikan pendataan dilakukan secara akurat dan menyeluruh.
“Kita akan menyisir seluruh wilayah terdampak agar data yang dihasilkan benar-benar valid, sehingga bantuan hunian tetap ini tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna mempercepat penanganan bencana, mulai dari tahap pendataan hingga realisasi pembangunan huntap.
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Langkat, dapat bergerak cepat menindaklanjuti hasil koordinasi demi mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah dirasakan secara nyata.
