LangkatTerkini.Com – Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menyampaikan jawaban atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai yang digelar di Gedung DPRD Kota Binjai, Rabu (6/5/2026).
Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk menjadikan rekomendasi legislatif sebagai acuan utama dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan ke depan. Ia juga mengapresiasi peran aktif pimpinan dan anggota DPRD dalam membedah LKPJ 2025 secara menyeluruh.
Salah satu sorotan utama dalam pembahasan tersebut adalah ketidaksinkronan data kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, persoalan ini menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi kredibilitas laporan pemerintah.
“Ketidaksinkronan data adalah kendala serius bagi kredibilitas laporan. Ke depan, kami akan memperkuat kelembagaan Satu Data, melakukan pengecekan periode cut-off secara ketat, serta mewajibkan OPD menyertakan penjelasan tertulis dan bukti dukung yang valid jika terdapat perbedaan angka,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Kota Binjai mencatat capaian positif dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi 74,81 tahun, melampaui target 74,75 tahun. Namun demikian, Wali Kota mengakui masih adanya tantangan berupa fenomena double burden atau beban ganda.
“Di satu sisi, UHH meningkat berkat kemajuan layanan kesehatan bagi lansia. Namun di sisi lain, kita masih menghadapi persoalan stunting dan kematian bayi yang sangat bergantung pada intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Ini menjadi bahan evaluasi agar kualitas hidup masyarakat sejak dini terus meningkat,” ujarnya.
Pada sektor ekonomi, Pemko Binjai mencatat inflasi tahun 2025 masih tergolong tinggi dengan mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Medan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta mengintensifkan operasi pasar murah.
Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,71 persen, dengan tren penurunan rata-rata 2,58 persen dalam empat tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 14.610 jiwa pada 2022 menjadi 13.870 jiwa pada 2025, meski belum sepenuhnya mencapai target 4,66 persen.
Di sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,37 persen, melampaui target 5,40 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas program pelatihan tenaga kerja yang telah dilaksanakan pemerintah daerah.
Menanggapi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang berada di angka 4,50 persen atau di bawah target, Wali Kota menyebut telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Fokusnya meliputi percepatan investasi melalui kemudahan perizinan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur distribusi barang.
Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah akan dilakukan melalui digitalisasi layanan pajak serta revitalisasi aset daerah guna memperluas ruang fiskal.
“Kami juga akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan pajak dan revitalisasi aset daerah agar ruang fiskal semakin luas dalam mendukung pembangunan,” katanya.
Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi membangun Kota Binjai.
“Rekomendasi DPRD adalah vitamin bagi kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai Gusuartini Br. Surbakti, jajaran pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan tamu undangan lainnya.
