LangkatTerkini.Com – Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai mulai memunculkan dampak di lapangan, salah satunya meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi tersebut diperkirakan terjadi akibat perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang memiliki harga lebih rendah.
Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, mengatakan kenaikan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter menjadi Rp16.250 per liter secara ekonomi akan mendorong perubahan perilaku konsumen, terutama pengguna kendaraan roda dua.
Menurutnya, selisih harga yang cukup besar membuat sebagian pengguna Pertamax memilih beralih menggunakan Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
“Ketika harga Pertamax naik cukup signifikan, maka secara alami akan terjadi migrasi konsumen ke Pertalite, terutama pengguna kendaraan roda dua. Konsekuensi dari kebijakan ini sebenarnya sudah harus diantisipasi dengan penambahan pasokan Pertalite di setiap SPBU,” ujar Gunawan.
Ia menjelaskan, tanpa penyesuaian distribusi dan pasokan, peningkatan permintaan Pertalite akan memperpanjang antrean yang selama ini juga dipengaruhi oleh tingginya konsumsi BBM subsidi jenis solar.
Menurut Gunawan, pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan ketersediaan pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak menimbulkan gangguan distribusi di lapangan.
“Jika perpindahan pengguna tidak diimbangi tambahan suplai, maka antrean akan semakin panjang. Kondisi ini tentu memperburuk situasi yang sebelumnya sudah dipengaruhi antrean pembelian solar subsidi,” katanya.
Lebih lanjut, Gunawan menilai persoalan antrean BBM tidak bisa dipisahkan dari dinamika global, terutama perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak langsung terhadap harga minyak mentah dunia.
Ia memperkirakan apabila konflik dan ketidakpastian geopolitik terus meningkat, harga minyak dunia berpotensi bertahan pada kisaran US$90 hingga US$110 per barel atau bahkan mengalami kenaikan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi membuat harga BBM non-subsidi tetap tinggi dalam jangka waktu tertentu dan meningkatkan tekanan terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
“Dalam kondisi seperti ini, akan muncul berbagai spekulasi di masyarakat. Mulai dari kemungkinan pengendalian distribusi BBM yang lebih ketat hingga kekhawatiran adanya penyesuaian pada BBM bersubsidi,” jelasnya.
Gunawan menambahkan, jika persoalan pasokan dan distribusi tidak direspons secara cepat, antrean panjang di SPBU berpotensi menjadi fenomena yang semakin sering terjadi.
Menurutnya, situasi saat ini menjadi pengingat penting bahwa Indonesia perlu memperkuat kemandirian dan ketahanan energi, sehingga tidak terlalu rentan terhadap gejolak global.
“Kita sedang melihat bagaimana dinamika geopolitik di negara lain dapat memengaruhi harga minyak dunia dan pada akhirnya berdampak langsung kepada masyarakat yang harus mengantre untuk mendapatkan BBM,” pungkasnya.
