LangkatTerkini.Com – Ribuan warga yang menjadi korban banjir besar di Kecamatan Besitang dan sekitarnya pada November 2025 menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait kejelasan bantuan pascabencana, Senin (27/7/2026).
Aksi yang dipusatkan di Lapangan RTM, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dihadiri Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, Kapolres Langkat, jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, serta perwakilan Kementerian Sosial yang mengikuti dialog secara virtual melalui Zoom.
Sebelumnya, massa berencana menggelar aksi di Jalan Lintas Nasional Medan-Aceh. Namun, atas kesepakatan bersama dan difasilitasi pemerintah daerah, lokasi penyampaian aspirasi dipindahkan ke lapangan sepak bola eks PT RGM untuk menghindari terganggunya arus lalu lintas di jalur nasional.
Dalam dialog tersebut, masyarakat mempertanyakan kepastian penyaluran bantuan stimulan maupun bantuan sosial bagi korban banjir. Hingga kini, mereka mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai realisasi bantuan yang telah lama dinantikan sejak bencana melanda wilayah Besitang, Brandan Barat, Pangkalan Susu, dan Tanjung Pura pada November 2025.
Meski telah mengikuti dialog dengan pemerintah, sebagian massa mengaku belum puas dengan hasil yang diperoleh. Mereka kemudian bergerak menuju kawasan Simpang RGM, tepatnya di sekitar Kantor Camat Besitang, untuk kembali menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera memberikan kepastian terkait penyaluran bantuan.
Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Lintas Nasional Medan-Aceh, tepatnya di Simpang RGM, sempat mengalami perlambatan. Kendaraan dari arah Medan menuju Aceh maupun sebaliknya terlihat mengantre sebelum akhirnya arus kembali berangsur normal di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Masyarakat berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan memberikan kepastian mengenai penyaluran bantuan kepada seluruh korban banjir yang telah terdata.
“Pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah menyalahkan pemerintah pusat. Jadi sampai sekarang belum ada kepastian,” ujar Raya Samosir, salah seorang perwakilan masyarakat saat menyampaikan aspirasinya.
Warga berharap polemik terkait bantuan pascabanjir tidak lagi berlarut-larut, sehingga hak para korban yang terdampak bencana dapat segera direalisasikan sesuai data yang telah diverifikasi pemerintah.
