LangkatTerkini.Com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Ketua KPU Kabupaten Langkat, Husni Mustofa.
Sidang perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Kota Medan, Selasa (22/9/2026), mulai pukul 09.00 WIB.
Perkara tersebut diadukan oleh Agus Arifin. Dalam aduannya, Agus mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kode etik terkait penggunaan dan penguasaan fasilitas jabatan berupa satu unit kendaraan dinas roda empat serta tiga perangkat elektronik.
Berdasarkan informasi DKPP, kendaraan dinas tersebut disebut tidak lagi berada dalam penguasaan Teradu sejak Agustus 2025 dan kemudian dinyatakan hilang. Sementara itu, tiga perangkat elektronik disebut tidak dapat dihadirkan saat dilakukan inventarisasi fisik aset pada 9 April 2026.
Sekretaris DKPP, Syarmadani, mengatakan sidang pemeriksaan akan menjadi forum untuk mendengarkan keterangan dari para pihak, termasuk Pengadu, Teradu, saksi, serta pihak terkait.
“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ujar Syarmadani sebagaimana dikutip LangkatTerkini.Com dari situs resmi dkpp.go.id, Minggu (20/9).
Menurutnya, pemanggilan tersebut dilakukan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.
Syarmadani menjelaskan, sidang pemeriksaan tersebut terbuka untuk umum. Masyarakat maupun wartawan dipersilakan hadir untuk memantau dan meliput jalannya persidangan secara langsung.
“Bagi masyarakat yang ingin hadir atau wartawan yang ingin meliput, silakan hadir sebelum sidang dimulai,” katanya.
Selain dapat dihadiri secara langsung, masyarakat juga dapat mengikuti jalannya persidangan melalui siaran langsung pada akun YouTube resmi DKPP.
“Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” pungkasnya.
Sidang pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara. Adapun terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan akan ditentukan berdasarkan proses pemeriksaan dan keputusan DKPP.
