LangkatTerkini.Com – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi pedagang kaki lima (PKL) dan mahasiswa di depan Kantor Wali Kota Binjai dengan menyatakan komitmennya untuk menampung dan menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui dialog terbuka.
Melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin Simanjuntak, Pemko menjelaskan bahwa ketidakhadiran Wali Kota dalam aksi tersebut bukan tanpa alasan. Pada waktu yang sama, Wali Kota tengah menjalankan tugas dinas penting di Kota Palembang yang tidak dapat diwakilkan.
Agenda tersebut merupakan undangan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka dua kegiatan strategis nasional, yakni Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Di mana Kota Binjai masuk sebagai kandidat penerima penghargaan inovasi pelayanan publik serta Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 Tahun 2026.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, Muhammad Ikhsan Siregar, menegaskan bahwa Wali Kota tetap berkomitmen untuk berdialog dengan masyarakat.
“Tidak ada sedikit pun niat dari Bapak Wali Kota untuk menghindari masyarakat. Kehadiran beliau di Palembang justru untuk membawa nama baik Kota Binjai di tingkat nasional,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan oleh PKL dan mahasiswa telah didata oleh tim di lapangan dan akan segera dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan tindak lanjut setelah kembali dari tugas.
Pemko Binjai turut mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari tindakan yang dapat merugikan fasilitas umum. Pemerintah, lanjutnya, tetap membuka ruang komunikasi guna mencari solusi terbaik terkait kebijakan penertiban, tanpa mengesampingkan aspek kesejahteraan para pedagang.
Siaran pers ini disampaikan sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat agar mendapatkan gambaran yang utuh dan berimbang.
