LangkatTerkini.Com – Ratusan masyarakat Kecamatan Besitang menumbangkan pagar Kantor Bupati Langkat di Stabat pada Senin siang (21/4/2026) sebagai bentuk protes terhadap penyaluran bantuan korban banjir yang dinilai tidak merata.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh ketika massa yang emosi mulai mendorong dan merobohkan pagar kantor. Meski telah dikawal oleh aparat Satpol PP dan kepolisian, kemarahan warga tidak dapat dibendung.
Warga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah yang dianggap tidak adil dalam mendistribusikan bantuan pasca banjir. Mereka menilai ada ketimpangan dalam penyaluran bantuan, bahkan disebutkan sejumlah korban banjir tidak menerima bantuan sama sekali.
“Kami ini korban banjir, tapi ada yang tidak dapat bantuan sedikit pun. Sementara yang lain malah dapat lebih,” ujar salah satu warga dalam aksi tersebut.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba memasuki area kantor bupati. Aparat keamanan berupaya menenangkan massa dan mencegah aksi anarkis yang lebih luas.
Hingga saat ini, pihak pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga. Sementara itu, aparat masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan aksi lanjutan.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi bantuan agar lebih adil dan tepat sasaran.
Sebelumnya diberitakan, Irwanto, perwakilan masyarakat Lingkungan XI Kampung Baru Pekan Besitang, menegaskan bahwa hingga kini masih banyak warga yang belum menerima bantuan apa pun setelah banjir melanda.
Kekecewaan warga memuncak akibat dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan stimulan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sejumlah tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut antara lain:
– Penyaluran Bantuan Jaminan Hidup (Jadup), yang dinilai belum merata kepada seluruh korban terdampak.
– Bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi, yang dianggap tidak tepat sasaran dan terkesan pilih kasih.
– Verifikasi ulang data penerima bantuan, karena diduga terjadi ketidaksesuaian di tingkat desa atau kelurahan.
Irwanto menegaskan bahwa masyarakat Besitang hanya menuntut hak yang sama sebagai korban bencana.
“Kami datang untuk menjemput keadilan. Banyak dari kami kehilangan harta benda dan rumah rusak, tetapi sampai saat ini belum menerima bantuan stimulan. Sementara di lingkungan lain, bantuan sudah cair. Kami ingin tahu apa kriteria pemerintah dalam mendata kami,” ujar salah seorang warga.
