LangkatTerkini.Com – Rencana aksi penutupan Jalan Nasional oleh masyarakat korban banjir di Kecamatan Besitang, Brandan Barat, Pangkalan Susu, dan Tanjung Pura dipastikan batal dilaksanakan. Sebagai gantinya, warga akan mengikuti dialog secara virtual (Zoom Meeting) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas penyaluran bantuan pascabanjir.
Perwakilan masyarakat korban banjir yang tergabung dalam Aliansi Menjemput Keadilan, Sauli Lubis, mengatakan masyarakat akan berkumpul di Lapangan PT RGM Besitang pada Senin pagi (27/7/2026).
“Aksi penutupan jalan nasional tidak jadi dilaksanakan karena Pemerintah Kabupaten Langkat telah memenuhi permintaan masyarakat yang menginginkan Zoom Meeting secara langsung dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri terkait bantuan pascabanjir, seperti bantuan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dan bantuan isi hunian,” kata Sauli Lubis, Minggu (26/7/2026).
Sauli menjelaskan, keputusan tersebut juga diambil setelah dirinya berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para senior di wilayah terdampak banjir.
“Kami mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya para korban banjir, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat luas agar aktivitas di jalan nasional tidak terganggu,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dalam Zoom Meeting nanti masyarakat akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada pihak Kemensos dan Kemendagri, terutama terkait bantuan yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya diterima warga.
Pertemuan tersebut direncanakan turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, Kapolres Langkat, Dandim 0203/Langkat, serta masyarakat korban banjir dari sejumlah kecamatan.
Sauli juga mengimbau seluruh peserta yang hadir agar menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung sehingga dialog dapat berjalan dengan baik.
“Kami berharap seluruh masyarakat tetap tertib, dapat mengendalikan diri, dan mendengarkan dengan baik penjelasan dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Dalam Negeri. Semoga melalui pertemuan ini seluruh persoalan terkait bantuan pascabanjir dapat memperoleh solusi yang jelas,” pungkasnya.
