LangkatTerkini.Com – Suasana persidangan perkara dugaan suap yang menjerat Yaqub Abdhal Mu’arif di Pengadilan Negeri (PN) Medan turut diwarnai momen kebersamaan terdakwa dengan sang istri.
Yaqub tampak didampingi istrinya saat mengikuti persidangan. Usai sidang, keduanya terlihat berbincang sebelum Yaqub meninggalkan ruang persidangan.
Meski beredar kabar sang istri tengah mengandung, ia tetap hadir untuk memberikan dukungan kepada suaminya yang sedang menjalani proses hukum. Sementara itu, Yaqub terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan diborgol saat keluar dari ruang sidang.
Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Yaqub dengan hukuman penjara selama dua tahun empat bulan atau 28 bulan.
Tuntutan itu dibacakan JPU KPK Martopo Budi Santoso dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Medan, Senin.
Yaqub dinilai terlibat dalam perkara suap senilai Rp1 miliar yang berkaitan dengan Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.
“Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif dengan pidana penjara selama dua tahun empat bulan,” ujar Martopo di hadapan majelis hakim.
Selain hukuman badan, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Dalam uraian tuntutannya, JPU menyatakan perbuatan Yaqub telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Jaksa turut menguraikan sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar tuntutan terhadap terdakwa.
Hal yang memberatkan, perbuatan Yaqub dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, terdakwa disebut memberikan uang kepada penyelenggara negara dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan proyek pemerintah.
Adapun hal yang meringankan, Yaqub dinilai bersikap kooperatif selama proses persidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, belum pernah menjalani hukuman pidana, serta bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan.
Dalam perkara ini, Yaqub diketahui merupakan kontraktor yang berkaitan dengan pekerjaan di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat pada 2025. Ia juga disebut sebagai bagian dari tim sukses Syah Afandin saat maju sebagai calon Bupati Langkat periode 2025-2030.
Sebelumnya, Yaqub bersama Syah Afandin dan sejumlah pihak lainnya diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 2 Juli 2026. Operasi tersebut dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Medan.
Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada Yaqub beserta tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi.
Persidangan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11) dengan agenda pembacaan pleidoi dari terdakwa maupun tim penasihat hukumnya.
“Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin (16/11), dengan agenda pembacaan pleidoi dari terdakwa maupun penasihat hukumnya,” kata As’ad.
