LangkatTerkini.Com – Staf Kampanye dan Opini Publik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut), Adhe Junaedy, menilai Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan reformasi kepolisian.
Penilaian tersebut menyusul belum tuntasnya penanganan kasus dugaan penyiksaan terhadap Fadli Lukman Simanjuntak (19), warga Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.
Adhe menyebut, hampir delapan bulan sejak laporan dugaan penyiksaan terhadap Fadli disampaikan, hingga kini belum ada kepastian hukum maupun keadilan bagi korban. Bahkan, belum terdapat kepastian bahwa personel Polres Pelabuhan Belawan yang dilaporkan telah dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan.
Menurut Adhe, lambannya penanganan perkara tersebut memperlihatkan belum adanya keseriusan Polda Sumut dalam menindak anggotanya sendiri yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan HAM.
Terlebih, pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Sumut dengan hadirnya Kapolda baru seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan komitmen terhadap reformasi kepolisian.
“Pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Sumut seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan komitmen institusi terhadap reformasi kepolisian dan penghormatan hak asasi manusia. Kapolda Sumut harus memastikan tidak ada perlindungan institusional terhadap jajarannya yang diduga melakukan penyiksaan,” tegas Adhe dalam keterangannya kepada LangkatTerkini.Com, Senin (9/10/2026).
Adhe menjelaskan, ibu korban, Fatmawati, sebelumnya telah melaporkan dugaan tindak pidana penyiksaan yang dialami anaknya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut pada 19 Maret 2026 dengan nomor laporan STTLP/B/453/III/2026/SPKT/Polda Sumut.
Selanjutnya, laporan juga disampaikan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut pada 30 Maret 2026 dengan nomor pengaduan 260330000040.
Laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah personel Polres Pelabuhan Belawan, yakni IPDA FG, AIPTU GD, BRIPKA RM, BRIGADIR A, serta enam personel lainnya yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap Fadli.
Namun, Adhe menyayangkan proses penanganan laporan tersebut yang dinilai berjalan lambat. Berdasarkan pemantauan KontraS Sumut, penanganan perkara masih berkutat pada tahap penyelidikan, baik di Ditreskrimum maupun Bidpropam Polda Sumut.
Gelar perkara disebut belum terlaksana, sementara proses etik yang sebelumnya diinformasikan akan segera berjalan juga belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
Padahal, sejumlah langkah pengumpulan bukti telah dilakukan. Beberapa personel yang dilaporkan disebut telah diperiksa. Selain itu, Rumah Sakit Bhayangkara telah menyerahkan hasil Visum et Repertum pada 27 Juli 2026.
KontraS Sumut selaku pendamping hukum keluarga korban juga telah menyerahkan alat bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan Fadli tidak melakukan perlawanan ketika proses penangkapan berlangsung.
“Berbagai informasi dan alat bukti yang telah disampaikan seharusnya berbanding lurus dengan kemajuan penanganan perkara. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian hukum yang memberikan keadilan bagi korban,” demikian penilaian Adhe.
Ia menilai, ketika laporan masyarakat terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran tidak ditangani secara cepat, transparan, dan profesional, kondisi tersebut berpotensi mempertontonkan praktik impunitas di hadapan publik.
Dugaan Penyiksaan dan Penembakan Harus Diusut
Lebih lanjut, Adhe menegaskan bahwa dugaan penembakan dan pemukulan terhadap Fadli harus diusut secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa larangan penyiksaan merupakan prinsip fundamental HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Hal tersebut telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
Jaminan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
Selain itu, Adhe menyoroti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap anggota Polri menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam pelaksanaan tugasnya.
Dalam aturan tersebut, penggunaan kekuatan dan senjata api harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, serta akuntabilitas.
Dua Proyektil Disebut Masih Tertanam di Kaki Fadli
Tidak hanya menyoroti proses hukum, Adhe juga mengungkapkan persoalan pemulihan kesehatan Fadli yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.
Fadli yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli disebut masih sering mengeluhkan rasa sakit dan ngilu pada bagian kedua kakinya.
Pasalnya, berdasarkan keterangan KontraS Sumut, dua proyektil peluru masih tertanam di kedua kaki korban.
Adhe menilai kondisi tersebut merupakan persoalan serius dalam pemenuhan hak kesehatan bagi seseorang yang sedang menjalani masa penahanan.
Menurutnya, seseorang yang ditahan tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan. Negara berkewajiban memastikan adanya akses terhadap pelayanan medis yang setara dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat umum, termasuk perawatan spesialis dan tindakan bedah apabila diperlukan secara medis.
Hal itu juga sejalan dengan Pasal 23 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya.
KontraS Sumut Catat 85 Kasus Penggunaan Senjata Api
Dalam keterangannya, Adhe turut menyoroti penggunaan senjata api oleh personel kepolisian di Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil pemantauan KontraS Sumut, sepanjang Januari hingga Oktober 2026 tercatat sebanyak 85 kasus penggunaan senjata api yang mengakibatkan 115 orang mengalami luka tembak.
Data tersebut, menurut KontraS Sumut, menunjukkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan kekuatan serta senjata api oleh aparat kepolisian agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip HAM.
Kronologi Dugaan Penyiksaan Fadli
Kasus yang dialami Fadli bermula pada 9 Februari 2026. Saat itu, Fadli Lukman Simanjuntak (19), warga Bagan Deli, ditangkap sekitar 10 orang yang mengaku sebagai polisi di kawasan Paluh Merbau, Percut Sei Tuan, Sumatera Utara.
Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam peristiwa tawuran yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia.
Berdasarkan keterangan korban yang disampaikan KontraS Sumut, setelah ditangkap, Fadli diduga diborgol dan kedua matanya ditutup menggunakan lakban sebelum dimasukkan ke dalam mobil.
Dalam kondisi tersebut, ia mengaku mengalami pemukulan menggunakan batang besi pada kedua pergelangan kakinya.
Fadli juga disebut mendengar sejumlah petugas membicarakan tempat untuk mengeksekusinya serta rencana membawa dirinya ke kawasan industri Medan.
Dugaan kekerasan berlanjut selama proses pemeriksaan. Berdasarkan keterangan korban, wajahnya sempat ditendang, kedua pergelangan kakinya dihantam menggunakan batang besi, dan kedua betisnya ditembak.
Ia juga mengaku mengalami pemaksaan agar mengakui tindak pidana pembunuhan yang dituduhkan kepadanya.
Lima Tuntutan KontraS Sumut
Atas lambannya penanganan perkara tersebut, Adhe Junaedy menyampaikan lima tuntutan KontraS Sumut kepada pihak terkait.
Pertama, mendesak Kapolda Sumut segera mengambil langkah konkret untuk memastikan penanganan laporan dugaan penyiksaan terhadap Fadli berjalan cepat, transparan, dan akuntabel.
Kedua, meminta Ditreskrimum Polda Sumut segera melaksanakan gelar perkara, meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan, serta menetapkan dan memproses secara pidana seluruh personel yang terbukti terlibat dalam tindakan penyiksaan terhadap Fadli.
Ketiga, mendesak Bidpropam Polda Sumut segera menindak tegas anggota Polres Pelabuhan Belawan yang terbukti melakukan pelanggaran etik terkait dugaan penyiksaan tersebut.
Keempat, meminta Polda Sumut memastikan pemulihan kondisi korban, terutama dengan memberikan akses pelayanan medis yang layak untuk menangani kondisi kedua kakinya.
Kelima, meminta Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan pemantauan serta mengambil langkah sesuai kewenangannya guna memastikan perlindungan dan pemulihan bagi Fadli, keluarga, serta saksi dari segala bentuk intimidasi maupun ancaman.
Adhe menegaskan, penanganan kasus dugaan penyiksaan terhadap Fadli harus menjadi perhatian serius Polda Sumut. Menurutnya, reformasi kepolisian tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, termasuk memastikan setiap anggota yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.
KontraS Sumut berharap proses hukum berjalan secara transparan dan profesional sehingga korban memperoleh keadilan serta hak-haknya sebagai manusia tetap terpenuhi.
