LangkatTerkini.Com – Tahun Anggaran (TA) 2024 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat mengalami defisit anggaran hingga Rp 242 miliar, hingga menjadi tandatanya dan sorotan. Permasalahan serius tersebut dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat mengenai keuangan daerah.
Tekornya uang Pemkab Langkta terungkap saat rapat paripurna DPRD Langkat ketika pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024, yang digelar di Kantor DPRD Langkat, Senin (7/7/2025),
Dimana sidang yang dipimpin Ketua DPRD Seribana Peranginangin itu akhirnya di skors hingga 25 Juli 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.
Diketahui, defisitnya anggaran 2024 Pemkab Langkat semasa kepemimpinan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, yang kini menjabat
Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan dokumen resmi, pendapatan Pemkab Langkat tahun 2024 tercatat sebesar Rp 2,529 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 2,772 triliun.
Sebagaimana diketahui, realisasi belanja dan transfer bahkan hampir menembus Rp 2,645 triliun, atau 95,42% dari pagu anggaran. Hasilnya? Defisit tak terhindarkan dengan selisih negatif mencapai Rp 242.457.500. 933 atau Rp 242 M.
Selain itu, dari kelompok pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 245 miliar, namun pengeluaran pembiayaan ikut menguras kas daerah sebesar Rp 3 miliar. Pada akhir tahun anggaran, saldo kas Pemkab Langkat hanya tersisa Rp 49,5 miliar, angka yang dinilai sangat minim untuk menopang jalannya pemerintahan.
Menanyikapi tekornya keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat TA 2024 itu, Wakil Ketua DPRD Langkat Romelta Ginting mengaku malu dengan APBD tahun 2024 yang defisit hingga Rp 242 miliar.
“Saya malu dengan APBD tahun 2024 yang defisit hingga Rp 242 M, saya minta pada kepemimpinan Syah Afandin SH tidak terjadi anggaran defisit, dan kami di DPRD kedepannya akan lebih selektif dalam penganggaran,” ujar Romelta, fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) Langkat, Rabu (9 /7/2025).
Persoalan lainnya, pengadaan Mobiler dan Smartboard dinilai menjadi biang anggaran defisit di Kabupaten Langkat tahun 2024. Tak berhenti pada soal defisit, dunia pendidikan di Langkat juga tak luput dari sorotan tajam.
Pengadaan mobiler dan smartboard yang dianggarkan lewat APBD 2024 dengan harga fantastis Rp 158 juta per unit, kini banyak yang mangkrak. Alasannya, perangkat tak bisa difungsikan karena sekolah-sekolah tidak memiliki jaringan internet.
Kondisi keuangan Langkat ini pun menuai kritik keras dari tokoh masyarakat Langkat, Misno Adi, mantan Ketua DPK MPI yang kini menjabat Ketua Prabowo Mania 08 Langkat. Ia mengecam kinerja Pj Bupati Langkat yang semasa itu.
“Kita berharap Kejatisu mau mengungkap dugaan kerugian negara pada pengadaan mobiler dan smartboard yang kini tak terpakai. Ini harus diusut tuntas agar ada efek jera,” tegas Misno kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).
Tekornya keuangan dan dugaan pemborosan anggaran di sektor pendidikan kini menjadi bola panas yang digulirkan ke arena publik. Warga berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar wacana politik semata.
Apakah aparat penegak hukum akan bertindak? Ataukah kisah ini akan terkubur seperti banyak kasus di masa lalu?
Jawabannya kini ada di tangan pihak berwenang. Sementara itu, publik Langkat terus menunggu sambil mengelus dada.
