LangkatTerkini.Com – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Langkat menyoroti ketegangan yang terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Langkat dengan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Jumat (28/8/2026).
RDP tersebut dihadiri sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan, termasuk Cipayung Plus dan DPD KNPI Kabupaten Langkat. Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan sejumlah aspirasi dan kritik terkait berbagai persoalan di Kabupaten Langkat, termasuk pengelolaan pemerintahan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketegangan disebut terjadi ketika Ketua Lingkaran Mahasiswa Peduli Rakyat (Limapera), Wahyu Ridhoni, menyampaikan kritik terkait sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menurutnya berkaitan dengan pengelolaan di lingkungan DPRD Langkat. Penyampaian aspirasi tersebut kemudian mendapat respons dari sejumlah anggota DPRD sehingga suasana forum sempat memanas.
Peristiwa tersebut juga terlihat dalam rekaman video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, tampak sejumlah peserta dan anggota DPRD terlibat perdebatan dengan nada suara yang meninggi. Salah satu ucapan yang menjadi perhatian adalah kalimat “Kau siapa?” yang disebut dilontarkan anggota DPRD Langkat, Mathew Diemas dari Fraksi PDI Perjuangan, kepada Wahyu Ridhoni.
Ketua PC IMM Langkat, Agung Tidio Sandi, menyayangkan ketegangan yang terjadi dalam forum tersebut. Menurutnya, penyampaian kritik oleh mahasiswa merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
“Mahasiswa hadir untuk menyampaikan aspirasi dan kritik demi perbaikan daerah. Jika forum resmi yang difasilitasi untuk menyerap aspirasi justru diwarnai sikap emosional dan anti-kritik, tentu hal ini menjadi preseden yang kurang baik bagi demokrasi di Kabupaten Langkat,” ujar Agung dalam keterangan resminya kepada LangkatTerkini.Com, Minggu (30/8).
Agung mengatakan, IMM tidak memiliki kepentingan lain selain mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia berharap DPRD maupun pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog yang konstruktif dengan mahasiswa dan masyarakat.
“Kami ingin Langkat menjadi daerah yang lebih baik. Citra Kabupaten Langkat di luar daerah sudah cukup banyak mendapat sorotan, sehingga semua pihak, termasuk DPRD, seharusnya mampu menunjukkan sikap terbuka, dewasa, dan siap menerima kritik sebagai bagian dari evaluasi bersama,” katanya.
PC IMM Langkat juga mendorong DPRD dan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan PAD, evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, IMM mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD yang melibatkan unsur mahasiswa, pemuda, akademisi, dan masyarakat sipil. Usulan itu dinilai dapat menjadi wadah kolaborasi dalam mengidentifikasi potensi PAD sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya daerah yang lebih optimal.
“Mahasiswa akan terus menjadi mitra kritis pemerintah dan DPRD. Kritik bukan bentuk kebencian, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Langkat,” ujar Agung.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, LangkatTerkini.Com sedang berusaha memperoleh tanggapan dari anggota DPRD Langkat yang disebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
