LangkatTerkini.Com – Dari hasil pengamatan saya, rumah tangga dengan 4 orang anggota keluarga dengan kelas ekoomi menengah biasanya mengkonsumsi paling sedikit 3 hingga 5 tabung per bulannya. Usul Pertamina Patra Niaga untuk membatasi distribusi LPG 3 Kg sebanyak 10 kali dalam sebulan, saya pikir juga masih terlalu banyak jumlahnya.
Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin di Medan, Jumat (30/1/2026).
“Tapi memang sebaiknya dilakukan kajian untuk mematangkan ide tersebut. Ide PPEertamina menurut hemat saya tidak akan menjadi masalah serius bagi para ibu rumah tangga pengguna LPG 3 Kg untuk kebutuhan konsumsi. Lain halnya jika kita berbicara keluarga yang juga sebagai pelaku usaha (UMKM) atau yang memiliki home industri di rumahnya,” kata Benjamin.
Jika Pertamina benar-benar merealisasikannya, kata Benjamin, distribusi 10 tabung bagi rumah tangga pelaku usaha mikro seperti pedagang sarapan pagi sederhana juga masih relevan. Namun bagi usaha kuliner seperti rumah makan, maka distribusi 10 tabung itu akan memicu masalah.
“Jadi, sebaiknya jika Pertamina serius untuk melakukan efisiensi, maka penertiban penyaluran LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran harus jadi skala prioritasnya,” jelasnya.
Namun, kata Benjamin, dampak dari kebijakan pembatasan distribusi LPG 10 kali, atau melakukan penertiban penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi memiliki peluang untuk memicu masalah inflasi. Harga produk berpeluang menjadi lebih mahal. Terlebih bagi pelaku usaha yang selama ini banyak menggunakan LPG 3 Kg meskipun mereka pada dasarnya tidak berhak menggunakan LPG bersubsidi.
Tentunya, lanjut Benjamin, upaya penghematan anggaran yang dilakukan layak diapresiasi. Terlebih jika upaya yang dilakukan juga menutup kebocoran karena pemnyaluran distribusi LPG yang tidak tepat sasaran. Masyarakat tentunya membutuhkan trobosan agar penghematan bisa dilakukan.
“Tetapi jika berbicara masyarakat maka terobosan tersebut setidaknya bisa meminimalisir penolakan dari masyarakat. Walaupun memang pada dasarnya tidak ada kebijakan yang benar-benar bisa diterima semua pihak,” kata Benjamin.
