LangkatTerkini.Com – Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menegur Sekretaris Dinas Kesehatan Langkat, Sri Mahyuni, saat pemeriksaan kendaraan dan aset milik Pemerintah Kabupaten Langkat yang digunakan Dinas Kesehatan, Jumat (11/9/2026). Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penertiban kendaraan dinas dan Barang Milik Daerah (BMD).
Dalam pemeriksaan itu, Kepala Dinas Kesehatan Langkat Juliana Tarigan tidak terlihat hadir. Sementara Srimahyuni hadir mewakili Dinas Kesehatan saat proses pemeriksaan kendaraan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab instansinya.
Tiorita mempertanyakan langkah Dinas Kesehatan dalam memastikan kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada instansi tersebut dapat dikumpulkan dan diperiksa. Ia meminta OPD tidak menunggu instruksi berulang untuk melakukan pendataan dan penertiban aset daerah.
“Masak sampai begini baru dilaporin, itu pun kalau saya menyuruh, segera aset-aset Pemkab Langkat dikumpulkan. Kalian beri tahu seperti ini, kalau tidak kalian biarkan ini seperti tanah,” kata Tiorita kepada Srimahyuni saat pemeriksaan sebagaimana dikutip Langkat Terkini dari akun Tiktok Sony Andreanta, Sabtu (12/9/2026).
Tiorita sebelumnya meminta seluruh kepala OPD mengikuti proses pemeriksaan kendaraan dinas secara serius dan kooperatif. Ia menekankan agar data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk keberadaan kendaraan, kondisi fisik, status administrasi, serta pemanfaatannya.
“Seluruh OPD harus serius dan kooperatif dalam melaksanakan instruksi ini. Penertiban kendaraan dinas bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga dan mengelola aset daerah yang merupakan milik masyarakat,” ujar Tiorita.
Melalui pemeriksaan tersebut, Pemkab Langkat menargetkan tersedianya data kendaraan dinas yang akurat dan mutakhir. Pemerintah daerah juga ingin memastikan seluruh kendaraan sebagai aset daerah berada dalam penguasaan yang sah dan digunakan sesuai peruntukannya.
Penertiban kendaraan dinas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Langkat memperkuat tata kelola BMD agar pengelolaan aset daerah berlangsung tertib, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
