LangkatTerkini.Com – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dengan melakukan audiensi ke Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Tiorita didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., serta perwakilan masyarakat korban banjir yang tergabung dalam Aliansi Menjemput Keadilan yang dipimpin Sauli Lubis dan teman-teman.
Tiorita mengatakan, audiensi dilakukan untuk memastikan proses verifikasi data dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir berjalan sesuai tahapan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Satgas PRR serta seluruh kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap proses penyaluran bantuan, baik berupa jaminan hidup, bantuan stimulan maupun bantuan isi hunian, dapat segera terealisasi sehingga masyarakat terdampak banjir segera merasakan manfaatnya,” ujar Tiorita.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mengawal seluruh proses administrasi hingga bantuan benar-benar diterima masyarakat. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci agar tidak ada warga yang berhak menerima bantuan tertinggal akibat persoalan administrasi maupun validasi data.
Audiensi pertama berlangsung di Kantor BPS RI dan diterima oleh Plt. Direktur Statistik Ketahanan Sosial Budi Santoso serta Direktur Sistem Informasi Statistik Joko Parmiyanto.
Dalam pertemuan itu disampaikan hasil verifikasi dan validasi terhadap usulan 73.721 warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.593 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinyatakan valid, sedangkan 11.128 NIK masih belum valid karena berbagai kendala, seperti NIK kosong, data ganda, maupun format data yang tidak sesuai.
Data yang telah dinyatakan valid selanjutnya akan menjadi dasar penyaluran bantuan oleh lima kementerian dan lembaga, meliputi bantuan jaminan hidup, bantuan stimulan, serta bantuan isi hunian.
Menindaklanjuti masih adanya data yang belum valid, Tiorita memastikan Pemkab Langkat segera melakukan penyempurnaan data agar dapat kembali diajukan ke BPS RI untuk diverifikasi dan divalidasi, sehingga seluruh warga yang memenuhi syarat dapat memperoleh haknya.
Usai dari BPS RI, rombongan melanjutkan audiensi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Rombongan diterima Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahyono, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Fernando H. Siagian, SSTP., M.Si., serta perwakilan Kementerian Sosial, Hijrah.
Dalam pertemuan tersebut, Satgas PRR menyampaikan bahwa usulan bantuan bagi korban banjir Kabupaten Langkat telah memasuki tahapan ke-11. Apabila seluruh proses administrasi dan validasi berjalan sesuai rencana, penyaluran bantuan diperkirakan dapat direalisasikan dalam waktu sekitar dua bulan ke depan.
Sementara itu, mewakili masyarakat terdampak banjir, Siska Novianti mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Langkat yang memfasilitasi pertemuan langsung dengan BPS RI dan Satgas PRR.
Menurutnya, masyarakat kini memperoleh kepastian mengenai perkembangan proses usulan bantuan yang telah lama dinantikan sehingga memberikan rasa tenang bagi para korban banjir.
Turut hadir dalam rangkaian audiensi tersebut anggota Komisi II DPRD Kabupaten Langkat, yakni Juriah, Jhon Binsar Ketaren, Meja Sembiring, Eddy Wijaya, Samsul Rizal, dan Martono.
Selain itu, hadir pula Kepala Bappedalitbang Langkat Rina Wahyuni Marpaung, S.STP., M.AP., Sekretaris DPRD Basrah Pardomuan, Kepala Pelaksana BPBD H.M. Ansyari, M.Kes., Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP., M.AP., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Robbi Rezeki, M.Pd., Kabag Prokopim Winanda Akbar, S.STP., serta Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Cici Indah Sari, SE.
