LangkatTerkini.Com – Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, khususnya Pertamax, resmi mengalami kenaikan mulai hari ini, Selasa (10/6/2026). Kenaikan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap laju inflasi, terutama melalui sektor transportasi dan biaya konsumsi rumah tangga.
Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, mengatakan bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan tekanan inflasi karena memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan inflasi dibandingkan kenaikan BBM non subsidi pada periode sebelumnya.
“Kenaikan harga Pertamax berpeluang mendorong peningkatan inflasi di sektor transportasi sekitar 0,31 persen. Sejumlah tarif angkutan juga berpotensi menyesuaikan akibat kenaikan harga tersebut,” ujar Gunawan Benjamin di Medan.
Menurutnya, meskipun Pertamax merupakan BBM non subsidi, pengguna utamanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah yang jumlahnya cukup besar. Sementara itu, penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite telah diatur oleh pemerintah melalui kriteria tertentu.
Benjamin menjelaskan, kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga dapat memengaruhi harga komoditas lain, termasuk pangan. Hal ini terjadi karena meningkatnya biaya mobilitas dan distribusi yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan biaya produksi.
“Dengan kenaikan yang mendekati Rp4.000 per liter atay sekitar Rp3.950, hal ini akan sangat menentukan besarnya pengeluaran masyarakat ke depan,” jelasnya.
Selain dampak terhadap inflasi, Benjamin juga menyoroti potensi peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Meski pemerintah telah mengatur penggunaan Pertalite berdasarkan kategori kendaraan, kondisi di lapangan dinilai masih membuka peluang terjadinya migrasi pengguna.
“Pengguna sepeda motor memiliki potensi cukup besar untuk beralih ke Pertalite, apalagi BBM tersebut masih banyak dijual secara eceran,” tambahnya.
Sementara untuk kendaraan roda empat, khususnya mobil pribadi, ruang perpindahan dinilai lebih terbatas karena adanya aturan penerima manfaat serta pertimbangan performa mesin kendaraan.
“Jika disiasati melalui pembelian eceran, tentu tidak mudah karena risikonya cukup besar. Selain itu, pemilik mobil juga umumnya mempertimbangkan kualitas bahan bakar demi menjaga performa mesin,” katanya.
Lebih lanjut, Benjamin menyebut kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah perubahan preferensi masyarakat terhadap kendaraan dengan kapasitas mesin lebih kecil agar tetap dapat menggunakan BBM yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, tren penggunaan kendaraan listrik juga diperkirakan kembali menjadi perhatian sebagai alternatif menghadapi kenaikan biaya energi.
“Namun semua pilihan tersebut tetap memiliki risiko karena kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu. Menarik untuk melihat bagaimana masyarakat menyikapi kenaikan harga BBM ini dalam jangka waktu yang lebih panjang,” tutupnya.
