SUMUT

Lawan Institute Kritik Pernyataan Wabup Deli Serdang yang Sebut “Kabupaten Nahdliyin” Saat Demo Al-Washliyah

×

Lawan Institute Kritik Pernyataan Wabup Deli Serdang yang Sebut “Kabupaten Nahdliyin” Saat Demo Al-Washliyah

Sebarkan artikel ini
Lawan Institute
Wakil Bupati Deli Serdang saat menemui warga Al Washliyah

DeliSerdangTerkini.Com – Pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang menyebut Deli Serdang sebagai “Kabupaten Nahdliyin” saat menghadapi aksi unjuk rasa kader Al-Washliyah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Bidang Humas dan Media Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan Institute) Sumatera Utara Wendy Setiawan .

Dalam video yang beredar luas di media sosial, Lom Lom terlihat menyatakan bahwa Deli Serdang adalah “Kabupaten Nahdliyin”, saat menemui massa Al-Washliyah yang tengah berdemo di depan Kantor Bupati pada Senin (26/5/2025). Unjuk rasa tersebut dipicu oleh sengketa lahan antara Pemkab Deli Serdang dengan organisasi Al-Washliyah, yang mengklaim bahwa bangunan milik pemerintah berdiri di atas tanah milik mereka.

“Ini adalah Kabupaten Nahdliyin, saudara-saudara. Kalau saudara adalah Al-Washliyah, silakan baca ini Kabupaten Nahdliyin,” ujar Lom Lom dalam potongan video yang viral.

Menanggapi hal itu, Wendy Setiawan menyayangkan pernyataan Wakil Bupati yang dinilainya tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin daerah yang seharusnya menjaga netralitas dan persatuan umat.

“Pernyataan seperti itu sangat tidak bijak dan berpotensi memecah belah. Pemerintah daerah harus berdiri di atas semua golongan dan organisasi masyarakat, bukan mengklaim daerah berdasarkan identitas kelompok tertentu,” ujar Wendy saat dihubungi pada Selasa (27/5).

Ia juga menambahkan bahwa tindakan Wakil Bupati tersebut justru dapat memperkeruh suasana dan memperdalam konflik yang seharusnya diselesaikan secara hukum dan mediasi terbuka.

“Kita bicara soal hak atas tanah. Ini ranah legal, bukan ranah simbolik atau afiliasi keagamaan. Pemerintah semestinya fokus pada penyelesaian substansi masalah, bukan melontarkan narasi yang bersifat provokatif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Lawan Institute mendorong agar Wabup meminta maaf dan Pemkab Deli Serdang membuka ruang dialog yang adil dan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk mengusut tuntas polemik kepemilikan lahan tersebut.

Wendy juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni antarormas Islam di Sumatera Utara yang selama ini dikenal toleran dan bersinergi.

“Deli Serdang adalah milik semua warganya, bukan milik satu kelompok. Sudah saatnya para pejabat publik lebih hati-hati dalam berbicara dan menunjukkan sikap kepemimpinan yang berlandaskan keadilan serta kesetaraan,” tutup Wendy Setiawan.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *