LangkatTerkini.Com – Kasus Amsal Sitepu, seorang videografer yang dituduh melakukan korupsi “mark up” anggaran proyek video desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara memasuki babak baru.
Kasus tersebut mendapat respons dari Komisi III DPR RI yang menegaskan bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan RDPU itu digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan. Adapun RDPU itu bakal digelar pada Senin pagi (30/3/2026).
“Komisi III mengingatkan kepada penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHAP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan formalistik belaka,” kata Habiburokhman sebagaimana dikutip LangkatTerkini.Com, di akun instgram Habiburokhmanjkttimur, Minggu (29/3/2026).
Lanjutnya mengatakan bahwa Amsal diduga menggelembungkan anggaran, padahal kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu.
Ia juga mengingatkan kepada para aparat penegak hukum bahwa prioritas pemberantasan korupsi seharusnya maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus kakap.
Sebelumnya, Amsal Sitepu dituntut dua tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan korupsi proyek di sebuah desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jaksa juga menjatuhkan pidana denda 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana tiga bulan kurungan.
Dalam akun Instagramnya menyampaikan respons atas kasus yang menjeratnya tersebut. Usai sidang, dia mengatakan bahwa saat ini kondisi hukum sedang tidak baik-baik saja.
