LangkatTerkini.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Ia memastikan seluruh penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Djamari, keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari kuatnya sinergi antarlembaga penegak hukum. Karena itu, pemerintah terus mendorong koordinasi yang erat antara Polri, Kejaksaan Agung, serta institusi penegak hukum lainnya agar setiap proses hukum berjalan efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Komunikasi dan koordinasi harus terus diperkuat. Masing-masing institusi memiliki tugas dan kewenangan sesuai undang-undang, namun seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum secara adil dan memberantas korupsi demi kepentingan bangsa,” ujar Djamari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi maupun narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menciptakan kegaduhan, mengganggu situasi yang kondusif, bahkan menghambat jalannya proses hukum.
“Masyarakat kami harapkan tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai spekulasi. Percayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum yang bekerja sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Menko Polkam menegaskan bahwa setiap perkara harus diberikan ruang untuk diproses secara independen tanpa adanya tekanan ataupun intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah, kata dia, menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.
Menanggapi meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai pengungkapan kasus dugaan korupsi, Djamari menilai kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan praktik korupsi semakin marak. Sebaliknya, hal itu menjadi indikator semakin kuatnya upaya negara dalam membenahi tata kelola pemerintahan melalui langkah penindakan yang lebih serius.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa melihat latar belakang institusi maupun jabatannya.
“Korupsi merupakan persoalan yang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Semua akan diproses secara tegas sesuai aturan,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mendukung agenda pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, bersikap objektif dalam menyikapi setiap perkembangan perkara, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Ia juga memastikan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
