LangkatTerkini.Com – Prabowo tak memberi tolerensi kepada pejabat yang melakukan korupsi. Presiden Prabowo begitu konsisten memberantas korupsi. Hal itu terlihat dalam pidatonya beberapa waktu lalu.
Kabupaten Langkat pernah menjadi sorotan nasional 2 eks Bupati Langkat ditangkap KPK. Pemimpin ke depan diharapkan berantas korupsi terutama ‘fee proyek’, jual beli jabatan dengan istilah ‘isi token’ dan awasi dana desa, karena ada beberapa kepala desa yang telah ditangkap Kejaksaan.
Permasalah korupsi menjadi lampu kuning di Langkat, Bupati dan Wakil Bupati Langkat mendatang yang akan dilantik diminta untuk benar-benar memberantas korupsi sesuai dengan harapan Presiden Prabowo agar pembangunan di Indonesia maju dan berkembang.
“Presiden Prabowo harus perintahkan Kejaksaan untuk awasi jalannya pembangunan di Langkat, demi penggunaan anggaran yang nol korupsi atau sesuai dengan biaya objektif konstruksi,” kata Ketua Gema Pengacara Ranggalawe (GEMPAR) yang juga Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN) Institute, Muhammad Mualimin SH MH di Jakarta, Kamis, 28 November 2024.
Mantan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengingatkan kalau pemimpin baru Langkat berani mencuri uang rakyat, Kejaksaan harus sikat supaya setiap orang taat hukum dalam menjalankan amanah jabatan yang diemban.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan dan Kepolisian untuk terus memantau Kabupaten Langkat demi warga Langkat sejahtera dan infrastrukturnya bagus, tidak ada yang berlubang lagi.
“Demi pembangunan daerah yang maju, saya harap APH berani tegas dan tuntas dalam mengusut setiap pelanggaran hukum. Jika setiap kriminal di penjara dan keadilan publik berhasil dipulihkan, pasti nama Penegak Hukum akan harum dan dipuji rakyat,” pungkas Mualimin. (Tim)
