LangkatTerkini.Com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Sadar Politik (FMSP). Organisasi tersebut menilai antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan penyebab utamanya.
Koordinator Forum Masyarakat Sadar Politik (FMSP), Muhammad Fery Prayoga, M.Pd, mengatakan masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan terkait kelangkaan BBM yang terus berulang.
“Di provinsi sebesar dan sekaya Sumatera Utara, masyarakat seharusnya tidak terus-menerus dihadapkan pada kelangkaan BBM. Kondisi ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, bukan hanya dikaitkan dengan persoalan distribusi tanpa penjelasan yang komprehensif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2026).
Menurut Fery, kelangkaan yang terjadi berulang kali membuka ruang munculnya dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola distribusi BBM. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bersama instansi terkait melakukan penyelidikan apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.
FMSP juga menyoroti kemungkinan adanya dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM, termasuk dugaan penyelewengan kuota maupun penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu. Meski demikian, Fery menegaskan hal tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat berwenang.
“Kami mendorong agar seluruh dugaan tersebut diusut secara profesional dan berdasarkan fakta. Jika memang terdapat praktik mafia atau penyimpangan dalam distribusi BBM, tentu harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Selain itu, FMSP menilai kelangkaan BBM telah memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor transportasi, hingga mobilitas masyarakat sehari-hari.
Dalam keterangannya, Fery juga mengemukakan adanya pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai kemungkinan keterkaitan momentum kelangkaan BBM dengan dinamika politik nasional. Namun, ia tidak menyampaikan bukti yang mendukung dugaan tersebut dan menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pemerintah agar tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik.
FMSP pun mendesak pemerintah daerah, PT Pertamina, serta aparat penegak hukum untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan distribusi BBM di Sumatera Utara.
“Kami meminta adanya keterbukaan mengenai kuota BBM, audit terhadap jalur distribusi, serta penjelasan yang rasional kepada masyarakat agar persoalan ini tidak terus menimbulkan keresahan,” ujar Fery.
FMSP berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan aktivitas perekonomian kembali berjalan lancar.
