LangkatTerkini.Com – Warga Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, khususnya Lingkungan 3 dan Lingkungan 4, memprotes kinerja perangkat kelurahan, terutama RT/RW, kepala lingkungan, dan pihak lurah. Mereka menduga adanya permainan data dalam penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban banjir.
Sejumlah warga menyampaikan bahwa bantuan justru diterima oleh pihak-pihak yang dianggap dekat dengan perangkat kelurahan. Sementara itu, masih banyak korban terdampak banjir yang hingga kini belum terdata sebagai penerima bantuan.
“Yang dapat bantuan itu yang dekat dengan perangkat lurah. Banyak juga warga yang terdampak, tapi tidak masuk data. Itu yang kami pertanyakan,” ujar salah seorang warga, yang enggan disebutkan namanya kepada LangkatTerkini.Com, Senin (30/3/2026).
Warga berharap pemerintah kelurahan dapat mendata ulang masyarakat yang belum terakomodasi serta segera mencairkan bantuan bagi yang sudah terdata.
Mereka juga menilai pihak kelurahan terkesan memilih-milih dalam menentukan penerima bantuan, padahal bantuan tersebut merupakan bantuan jaminan hidup bagi korban bencana.
Sebagian warga mengaku telah memperbaiki rumah mereka yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang dengan biaya sendiri, tanpa adanya bantuan dari pemerintah.
Adapun bantuan jaminan hidup yang dimaksud berkisar Rp15 ribu per hari per orang, yang dihitung selama tiga hingga empat bulan. Secara keseluruhan, satu kepala keluarga diperkirakan menerima bantuan sekitar Rp8 juta hingga Rp18 juta.
Sementara itu, dalam video yang dilihat LangkatKini.com, Lurah Pekan Besitang, Sabariah, menyampaikan bahwa terdapat sekitar 90 nama yang telah didata sebagai calon penerima bantuan. Namun, ia belum dapat memastikan apakah seluruhnya akan menerima bantuan tersebut.
“Ada 90 nama, tapi kalau ada yang tidak keluar, kami tidak tahu apakah akan ada susulan atau tidak,” ujarnya di hadapan warga.
