LangkatTerkini.Com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.
Aksi dimulai pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul massa di kawasan Barcelona MMTC Pancing Medan, Senin (2/6/2025). Kemudian long march menuju kantor Kejati Sumut. Sekitar 50 orang peserta aksi membawa alat peraga seperti spanduk, karton bertuliskan tuntutan, dan pengeras suara.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sederet dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Tanjung Botung. Di antaranya adalah dugaan korupsi anggaran penyuluhan dan pelatihan pendidikan masyarakat tahun anggaran 2023 sebesar Rp106 juta, yang menurut pantauan GERAM tidak pernah disalurkan kepada warga.
Tak hanya itu, aliansi juga meminta Kejati Sumut untuk segera mengaudit anggaran kegiatan mendesak tahun 2023 senilai Rp93,6 juta, serta anggaran pembangunan jalan usaha tani dengan nilai mencapai Rp261 juta yang diduga tidak terlaksana sesuai perencanaan.
“Kami sudah melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menemukan kejanggalan. Banyak anggaran yang kami duga tidak direalisasikan, padahal dana sudah cair. Kami minta Kejati Sumut tidak tinggal diam,” tegas Putra Halomoan Hasibuan, Koordinator Aksi.
Selain itu, GERAM juga menyoroti penggunaan anggaran ketahanan pangan desa tahun 2024 senilai Rp171 juta yang patut dicurigai. Mereka menilai perlu adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang didanai dari APBDes untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran.
Koordinator Lapangan, Ilham Syahputra Siregar, menambahkan bahwa aksi ini bukan semata bentuk protes, tapi juga sebagai wujud kepedulian generasi muda terhadap transparansi dan integritas penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Kami ingin Sumatera Utara menjadi provinsi yang bersih dari korupsi. Jangan sampai uang rakyat dirampok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ilham dalam orasinya.
Dalam tuntutannya, GERAM meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Tanjung Botung serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Mereka juga mendesak agar lembaga penegak hukum bertindak tegas, transparan, dan tidak pandang bulu dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah pedesaan.
Aksi berjalan dengan damai dan tertib, di bawah pengawasan pihak kepolisian yang berjaga untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan.
