LangkatTerkini.com – Di tengah polemik penyaluran bantuan banjir yang dinilai belum merata, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH bergerak cepat menemui Menteri Sosial Republik Indonesia guna memperjuangkan tambahan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Langkat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi respons atas aksi demonstrasi ratusan warga yang sebelumnya menuntut pemerataan bantuan bagi korban banjir.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jalan Salemba Raya No.28, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Kedatangan Bupati Langkat disambut langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) Kemensos RI, Masryani Mansyur.
Dalam kesempatan itu, Syah Afandin hadir bersama perwakilan masyarakat terdampak banjir dari Kecamatan Besitang, Sauli Lubis, dan Kecamatan Tanjung Pura, Said Abdullah, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada pertemuan tersebut, Bupati Langkat menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Langkat, baik saat bencana maupun dalam proses pemulihan pascabencana.
Di hadapan Menteri Sosial, Syah Afandin juga memaparkan kondisi riil masyarakat pascabanjir. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat warga terdampak yang hingga kini proses penyaluran bantuannya masih dalam tahap pendataan dan verifikasi.
Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Langkat. Karena itu, pihaknya datang langsung ke pemerintah pusat guna memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secara merata.
“Aspirasi masyarakat menjadi prioritas kami. Kami datang langsung berkoordinasi dengan bapak menteri terkait data susulan masyarakat terdampak yang masih dalam proses pendataan bantuan,” ujar Syah Afandin.
Selain meminta percepatan penyaluran bantuan, Bupati Langkat juga memohon solusi bagi masyarakat yang hingga kini masih menunggu bantuan. Ia berharap usulan yang disampaikan dapat segera direalisasikan agar seluruh korban banjir memperoleh hak dan perhatian yang layak.
Koordinasi kemudian dilanjutkan bersama Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) sebagai langkah konkret memastikan tindak lanjut penanganan di lapangan berjalan optimal.
Dalam pembahasan tersebut turut dibahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) terpusat di lahan PTPN II Regional I, termasuk proses pembebasan lahan serta strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Langkat.
Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat terdampak. Said Abdullah, salah seorang warga korban banjir, mengaku puas terhadap respons dan kepemimpinan Bupati Langkat dalam menangani persoalan banjir.
“Kami puas dengan kepemimpinan Bupati Langkat yang bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sauli Lubis. Ia menilai langkah pemerintah daerah sudah berada di jalur yang tepat dan berharap bantuan segera dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat terdampak.
“Kami melihat ada keseriusan dari pemerintah. Harapannya, bantuan bisa segera dirasakan merata oleh seluruh masyarakat terdampak,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan banjir, mulai dari distribusi bantuan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak agar proses pemulihan pascabencana berjalan cepat dan menyeluruh.
(IKP/kominfolangkat)
