LangkatTerkini.Com – Pemerintah Kota Binjai menerima kunjungan kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Binjai, Rabu (17/6/202) tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., mewakili Wali Kota Binjai.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Sekdako, Chairin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk terus mendukung berbagai program prioritas nasional melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, sejumlah sektor menjadi fokus pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hingga pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Melalui kunjungan kerja dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri ini, kami berharap memperoleh arahan, pembinaan, dan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan,” ujar Chairin.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan perhatian yang diberikan Kemendagri kepada Pemerintah Kota Binjai.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada tim Inspektorat Jenderal Kemendagri RI. Semoga evaluasi ini menghadirkan rekomendasi yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., memaparkan arah kebijakan nasional yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, penyusunan RPJMD wajib selaras dengan RPJPD dan RPJMN, dengan tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah, potensi wilayah, dan kearifan lokal.
Muhammad Dimiyathi juga menyoroti sejumlah agenda prioritas pemerintah periode 2025–2029, di antaranya percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pelaksanaan Sekolah Rakyat, pembangunan tiga juta rumah, penguatan ketahanan pangan nasional, hingga optimalisasi distribusi cadangan beras pemerintah.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah diarahkan untuk memperkuat implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Makan Bergizi Gratis. Sementara pada bidang pendidikan, daerah didorong memperluas akses pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan dasar dan menengah.
Adapun pada sektor ekonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi, mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta menghadirkan iklim investasi yang lebih kompetitif dan ramah terhadap dunia usaha.
Muhammad Dimiyathi menegaskan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional merupakan bagian dari kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Program strategis nasional menjadi fokus pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Kota Binjai Heny Sri Dewi Sitepu, S.E., M.SP., para staf ahli dan asisten Pemerintah Kota Binjai, pimpinan OPD, Direktur RSUD Dr. Djoelham, unsur stakeholder terkait, serta operator perangkat daerah.
