example bannerexample banner
BINJAI

Sekda Binjai Sampaikan Ranperda APBD 2027, Pemko Targetkan Pembahasan Tepat Waktu

×

Sekda Binjai Sampaikan Ranperda APBD 2027, Pemko Targetkan Pembahasan Tepat Waktu

Sebarkan artikel ini
Sekda Binjai Sampaikan Ranperda APBD 2027
Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., yang mewakili Wali Kota Binjai, Ketua DPRD Kota Binjai Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Wakil Ketua I DPRD H. Juli Sawitma Nasution, S.H., M.H., Wakil Ketua II DPRD Hairil Anwar (Foto: Dinas Kominfo Binjai)

LangakTerkini.Com – Pemerintah Kota Binjai menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Selasa (17/11/2026).

example banner

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., yang mewakili Wali Kota Binjai. Turut hadir Ketua DPRD Kota Binjai Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Wakil Ketua I DPRD H. Juli Sawitma Nasution, S.H., M.H., Wakil Ketua II DPRD Hairil Anwar, anggota DPRD, para staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam penyampaiannya, Chairin menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Binjai berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan sesuai jadwal dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

example banner
Sekda Binjai Sampaikan Ranperda APBD 2027
Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., (Foto: Dinas Kominfo Binjai)

Chairin juga menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama.

Selain itu, rancangan anggaran tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025–2029, yang mengusung visi pembangunan “Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

example banner

Secara umum, struktur Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Komponen pendapatan lainnya berasal dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

example banner
Ranperda APBD 2027 Binjai
Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., yang mewakili Wali Kota Binjai, Ketua DPRD Kota Binjai Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Wakil Ketua I DPRD H. Juli Sawitma Nasution, S.H., M.H., Wakil Ketua II DPRD Hairil Anwar (Foto: Dinas Kominfo Binjai)

Sementara itu, belanja daerah direncanakan meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Adapun pembiayaan daerah mencakup pengeluaran pembiayaan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Chairin berharap pembahasan Ranperda APBD dapat berlangsung secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami berharap Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 dapat segera dibahas bersama DPRD dan TAPD secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat disepakati tepat waktu dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Chairin.

DPRD Binjai
Anggota DPRD Binjai yang menghadiri Ranperda APBD 2027 (Foto: Dinas Kominfo Binjai)

Ia juga meminta seluruh OPD terkait berperan aktif dalam proses pembahasan guna mendukung kelancaran dan percepatan penyelesaian Ranperda APBD tersebut.

Penyampaian Ranperda APBD ini menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan anggaran daerah sebelum dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *