LangakTerkini.Com – Pemerintah Kota Binjai menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Selasa (17/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., yang mewakili Wali Kota Binjai. Turut hadir Ketua DPRD Kota Binjai Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Wakil Ketua I DPRD H. Juli Sawitma Nasution, S.H., M.H., Wakil Ketua II DPRD Hairil Anwar, anggota DPRD, para staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam penyampaiannya, Chairin menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Binjai berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan sesuai jadwal dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Chairin juga menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama.
Selain itu, rancangan anggaran tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025–2029, yang mengusung visi pembangunan “Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.
Secara umum, struktur Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Komponen pendapatan lainnya berasal dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Adapun pembiayaan daerah mencakup pengeluaran pembiayaan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Chairin berharap pembahasan Ranperda APBD dapat berlangsung secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami berharap Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 dapat segera dibahas bersama DPRD dan TAPD secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat disepakati tepat waktu dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Chairin.

Ia juga meminta seluruh OPD terkait berperan aktif dalam proses pembahasan guna mendukung kelancaran dan percepatan penyelesaian Ranperda APBD tersebut.
Penyampaian Ranperda APBD ini menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan anggaran daerah sebelum dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.




















