LangkatTerkini.Com – Akademisi sekaligus tokoh masyarakat Langkat, Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, menyampaikan pandangannya mengenai kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti. Ia menilai stabilitas pemerintahan perlu didukung konsistensi kebijakan, kolaborasi antarlembaga, serta pengawasan publik yang konstruktif.
Menurut Prof. Djohar, posisi Plt. Bupati memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah daerah perlu diarahkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
“Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, seorang pemimpin daerah tidak hanya bertugas menjaga keberlangsungan administrasi, tetapi juga harus mampu memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan Plt. Bupati Langkat dalam menjalankan roda pemerintahan tentu patut kita apresiasi,” ujar Prof. Djohar.
Ia mengatakan, kepemimpinan daerah perlu dibangun melalui komunikasi dan partisipasi berbagai elemen, termasuk DPRD, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dunia usaha, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Prof. Djohar juga menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah tidak berarti meniadakan kritik dan evaluasi. Menurutnya, kritik yang disampaikan berdasarkan data dan kepentingan publik merupakan bagian dari pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Dukungan dan kritik bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kebijakan yang baik perlu kita dukung, sedangkan hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan harus disampaikan secara santun, rasional, dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia berharap Pemkab Langkat terus memperkuat koordinasi antarlembaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejumlah sektor seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan, menurutnya, perlu mendapat perhatian sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain pelaksanaan program, Prof. Djohar menilai keberhasilan pemerintahan juga perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, serta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.
“Pemerintah harus hadir sebagai institusi yang melayani dan memberikan solusi. Karena itu, kepemimpinan Plt. Bupati perlu terus diarahkan pada penguatan pelayanan, penyelesaian persoalan masyarakat, serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Prof. Djohar juga mengajak masyarakat Langkat menjaga suasana kondusif dan menjadikan perbedaan pandangan sebagai bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.
“Kemajuan Langkat bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah atau pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat. Dengan kepemimpinan yang terbuka, birokrasi yang profesional, serta partisipasi publik yang kuat, saya optimistis Kabupaten Langkat dapat bergerak menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, berbudaya, dan bermartabat,” pungkasnya.
