LangkatTerkini.Com – Proses hukum dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat memasuki babak baru. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan telah menerima pelimpahan berkas perkara Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin alias Ondim, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan informasi yang dikutip Langkat Terkini dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan melalui laman https://sipp.pn-medankota.go.id/, perkara tersebut terdaftar dengan nomor 144/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn atas nama terdakwa SYAH AFANDIN.
Dalam data SIPP tersebut, sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan agenda sidang pertama.
SIPP juga mencantumkan lima nama Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut, yakni Yoyok Fiter Haiti Fewu, Hardiman Wijaya Putra, S.H., M.H., Martopo Budi Santoso, Agus Subagya, dan Tony Indra.
Sebelumnya, Juru Bicara Pengadilan Negeri Medan, Soniady Drajat Sadarisman, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara Syah Afandin dari KPK pada Rabu (11/11).
Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pimpinan PN Medan telah menunjuk majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dengan hakim anggota Deny Syahputra, S.H., M.H., dan Rurita Ningrum, S.H.
Perkara yang menjerat Syah Afandin berkaitan dengan dugaan suap dalam pengaturan sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Langkat. Kasus ini juga melibatkan pihak swasta bernama Yaqub Abdhal Mu’arif yang perkaranya telah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan dalam berkas terpisah.
Dalam perkara Yaqub, JPU KPK menduga adanya pemberian uang sebesar Rp1 miliar untuk pengaturan 80 paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan lima paket pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Dugaan tersebut berkaitan dengan proyek dalam periode Maret 2025 hingga Juli 2026.
Atas perkara tersebut, JPU KPK menuntut Yaqub dengan pidana penjara selama dua tahun empat bulan serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (9/11).
Dalam persidangan perkara Yaqub, Syah Afandin juga pernah dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami keterangan terkait dugaan pemberian fee proyek sebesar 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan pada Kamis (2/7). Dalam operasi tersebut, tim penindakan mengamankan Syah Afandin bersama sejumlah pihak lainnya, termasuk ajudannya, Winnada Akbar, serta Syahrial Harahap, mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Mu’arif sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Langkat.
Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp100 juta.
Dengan terdaftarnya perkara di PN Medan, proses hukum terhadap Syah Afandin kini berlanjut ke tahap persidangan. Pembuktian atas dakwaan yang diajukan jaksa akan dilakukan melalui mekanisme persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
