LangkatTerkini.Com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap kualitas udara. Komunikasi dengan negara tetangga juga dilakukan menyusul potensi dampak asap akibat karhutla.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan komunikasi dengan negara tetangga dilakukan melalui jalur informal maupun formal. Untuk jalur formal, komunikasi dilakukan melalui Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini,” ujar Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026) sebagaimana dikutip LangkatTerkini.Com dari Antara News.
Menurut Prasetyo, komunikasi tersebut berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla di dalam negeri. Pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor serta menambah personel dan peralatan untuk mendukung proses pemadaman.
Sejumlah peralatan tambahan, antara lain helikopter water bombing dan alat pelindung diri (APD), telah disiapkan. Penambahan personel juga dilakukan untuk memperkuat operasi di lapangan.
Pemerintah pusat juga membagi penugasan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” kata Prasetyo.
Pembagian penugasan tersebut antara lain melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat terkait hanya bertanggung jawab terhadap daerah yang telah ditentukan. Menurutnya, pembagian tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan penanganan di lapangan.
“Jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan,” ujarnya.
Belum Perlu Bentuk Satgas Baru
Mengenai kemungkinan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk struktur baru.
Ia menilai koordinasi lintas sektor yang telah berjalan saat ini cukup kuat untuk mendukung penanganan karhutla.
“Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga kita koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” katanya.
Selain peralatan, pemerintah juga menambah personel untuk memperkuat penanganan karhutla. Tiga batalion telah dikerahkan untuk mendukung operasi di lapangan.
Prasetyo mengatakan pemerintah akan terus mengerahkan berbagai unsur dan sumber daya agar karhutla dapat segera dikendalikan dan dampaknya tidak meluas. “Sama-sama kita keroyok,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah meningkatkan upaya pengendalian karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera dengan mengerahkan 12.880 personel untuk mendukung pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto juga memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan dan melakukan koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengarahkan penambahan sejumlah peralatan dan fasilitas pendukung pemadaman, di antaranya empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit APD, cangkul gepyok, sumur bor, serta selang air.
Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
