LangkatTerkini.Com – Sejumlah akademisi, ulama, dan tokoh masyarakat di Sumatera Utara menyampaikan pandangan serta dukungan terhadap sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai kebijakan yang dijalankan memiliki orientasi pada kepentingan masyarakat dan perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Pandangan tersebut disampaikan dalam kegiatan Temu Tokoh, Dialog, dan Sikap Moral Menjaga Persatuan Bangsa yang berlangsung di Medan, Jumat (19/6/2026).
Akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut), Iwan Nasution, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memiliki tujuan strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah berupaya mencari sumber pembiayaan yang dapat menopang keberlangsungan program tersebut, termasuk melalui optimalisasi penerimaan negara.
Menurut Iwan, substansi dari program MBG merupakan langkah yang positif. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tetap membutuhkan pengawasan publik agar implementasinya berjalan sesuai tujuan.
“Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tentu patut didukung, tetapi pelaksanaannya juga harus diawasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Selain MBG, Iwan menilai program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat juga memiliki orientasi yang dekat dengan kebutuhan kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi Universitas Medan Area (UMA), Ara Auza. Ia menyebut program-program tersebut tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga mengandung semangat kemanusiaan.
Menurut Ara, bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun kualitas hidup secara kolektif.
Ia juga menanggapi munculnya kritik dan aspirasi dari kalangan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Aspirasi publik, termasuk dari mahasiswa, menjadi ruang evaluasi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Al-Washliyah Sumatera Utara, Alim Nur Nasution, menyampaikan bahwa program MBG merupakan salah satu kebijakan yang dinilai memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Ia menilai kritik terhadap pelaksanaan program tidak harus dipandang sebagai penolakan, melainkan sebagai pengingat agar pengelolaannya tetap akuntabel.
Alim menyebut sejumlah sekolah di bawah naungan Al-Washliyah telah menjadi penerima manfaat program tersebut. Menurut data yang disampaikannya, terdapat sekitar 50 ribu siswa di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang yang menerima manfaat MBG.
Meski demikian, ia mengingatkan agar distribusi program lebih diarahkan kepada sekolah dan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Prioritas harus diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sehingga manfaat program lebih terasa,” ujarnya.
Dari unsur organisasi masyarakat, perwakilan BKPRMI Sumut, Syafrizal Harahap, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk di sektor pelayanan keagamaan.
Ia menyoroti pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang menurutnya membawa sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Syafrizal juga menyebut program MBG sebagai bentuk perhatian negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, Tokoh Muda Sumatera Utara, Surya Kurniawan, menilai dinamika dukungan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Namun, ia berharap penyampaian aspirasi di ruang publik tetap mengedepankan etika, substansi gagasan, dan menjaga kualitas dialog di tengah masyarakat.
Menurut Surya, perbedaan pandangan seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat demokrasi tanpa mengabaikan nilai persatuan dan saling menghormati.
