LangkatTerkini.Com – Presiden Prabowo Subianto, menurut keterangan Said Iqbal, menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Karena itu, ia mengajak kalangan buruh untuk ikut serta membangun negeri sebagai tanggung jawab bersama.
Said Iqbal menambahkan, Presiden berharap para pekerja dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera melalui pemberian upah yang layak. Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi sumber daya alam lewat program hilirisasi, yang diyakini mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden meminta dukungan luas dari masyarakat, terutama kaum buruh, agar tujuan tersebut bisa terwujud.
Terkait sebelas tuntutan yang diajukan, Said Iqbal menjelaskan sebagian besar masih dalam tahap proses. Salah satu yang telah terealisasi adalah pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang.
Mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK), Presiden disebut berkomitmen membentuk Satuan Tugas khusus untuk menangani PHK sekaligus memperluas lapangan pekerjaan. Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai.
Dalam hal RUU Ketenagakerjaan, pembahasan disebut sudah berjalan melalui Panitia Kerja (Panja). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan di Panja, bukan di Badan Legislasi, dengan target rampung sebelum Oktober 2026 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.
Di sektor perpajakan, pemerintah berencana meninjau kembali sistem serta perhitungan pajak. Menurut Said Iqbal, kemungkinan penghapusan sejumlah pajak yang menjadi tuntutan buruh-seperti pajak THR dan pesangon-akan bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi.
Untuk perlindungan industri seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), nikel, serta semen, Presiden diyakini optimistis tidak akan terjadi penutupan. Pemerintah disebut tengah menyiapkan peran Danantara guna menjaga keberlanjutan industri-industri tersebut.
Sementara itu, terkait pekerja ojek online, pemerintah melalui Danantara didorong untuk ikut memiliki saham di perusahaan aplikasi. Langkah ini dinilai dapat memberi kendali terhadap kebijakan potongan tarif, dengan harapan dapat ditekan hingga sekitar 10 persen.
