LangkatTerkini.Com – Warga Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengeluhkan kekurangan air bersih untuk mencuci, mandi dan memasak. Sebab, sudah tiga hari air di desa tersebut tersendat.
Betapa tidak, proyek pengadaan sumur bor untuk air bersih di Dusun 3, Desa Perlis, menjadi sorotan warga setelah ditemukan tidak berfungsinya proyek senilai Rp60 juta tersebut. Program yang dibiayai dari dana desa itu kini terancam mangkrak dan memunculkan dugaan penyelewengan dana yang menyeret nama oknum Ketua BUMDes, Sanol.
Menurut informasi dari narasumber yang enggan disebutkan namanya, proyek yang dimaksud seharusnya mulai dikerjakan awal tahun 2025 dan ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Namun hingga pertengahan Juni, tak ada tanda-tanda proyek rampung. Bahkan, lokasi pengeboran terlihat terbengkalai tanpa aktivitas lanjutan. Warga pun mulai mempertanyakan transparansi pelaksanaan dan pengelolaan dana proyek tersebut.
“Awalnya kami berharap bisa segera menikmati air bersih, apalagi ini program yang katanya prioritas. Tapi sudah lima bulan, alat-alatnya pun tidak lengkap, tidak ada pekerja, dan tidak jelas siapa penanggung jawab di lapangan,” ujar narasumber yang merupakan masyarakat setempat.
Menanggapi isu yang berkembang, Ketua BUMDes Desa Perlis, Sanol, saat dikonfirmasi tidak menampik bahwa proyek tersebut belum rampung. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa keterlambatan disebabkan oleh beberapa kendala teknis dan tak cukup anggarannya.
“Kita sudah mulai pekerjaan awal, tapi memang ada hambatan teknis. Mesin sempat rusak, dan beberapa komponen pengadaan masih dalam proses. Dana yang dikeluarkan belum seluruhnya, dan kami tidak berniat melakukan penyelewengan, namun dananya tidak cukup Rp60 juta,” kata Pak Sanol saat dikonfirmasi Langkatterkini.com, Rabu (18/6).
Disinggung terkait uang tagihan air warga setiap minggu yang dikutip. Sanol mengaku uang tersebut tidak cukup untuk perbaiki mesin air. “Tidak cukup uang kutipan tersebut,” kata Sanol.
Meski demikian, sejumlah warga meragukan alasan tersebut. Mereka meminta agar Inspektorat atau aparat penegak hukum turun tangan untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana desa khususnya pada proyek tersebut.
“Ini bukan soal pribadi, tapi menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dasar seperti air bersih. Kami tidak ingin program pemerintah dicoreng oleh oknum,” tegas narasumber.
Pihak Pemerintah Desa Perlis sendiri belum memberikan pernyataan resmi hingga berita ini diturunkan. Sementara itu, aktivis pemuda desa berencana mengajukan permohonan audit publik terhadap pengelolaan dana desa tahun anggaran dana desa 2024.
Warga berharap agar permasalahan ini segera diusut secara transparan dan tuntas, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa serta memastikan kelangsungan proyek yang vital bagi kebutuhan warga tersebut.
