LangkatTerkini.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,04 triliun. Rancangan anggaran tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat dengan agenda penyampaian Nota Keuangan R-APBD 2027 sekaligus pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Kamis (12/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Langkat itu dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, S.H. Rapat dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana, serta dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda Plus, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, dan camat se-Kabupaten Langkat.

Dalam penyampaian Nota Keuangan, Pemkab Langkat memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp2.042.939.286.280 atau sekitar Rp2,04 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp342.330.925.525 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.700.608.360.755.
PAD direncanakan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara pendapatan transfer bersumber dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah.
Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Pemkab Langkat merencanakan optimalisasi pajak dan retribusi melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Di sisi belanja, R-APBD 2027 mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.036.189.286.280. Belanja daerah tersebut diarahkan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial.

Rencana belanja tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.699.099.508.355, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
Selanjutnya, Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp112.876.550.702 untuk mendukung pembangunan dan pengadaan aset daerah, termasuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, serta infrastruktur lainnya.
Pemkab Langkat juga merencanakan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.383.500.000 untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak dan kondisi darurat yang tidak dapat diprediksi.

Sementara itu, Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp214.829.727.223, yang terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan nihil, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.750.000.000 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Dengan komposisi tersebut, terdapat surplus anggaran sebesar Rp6,75 miliar dari selisih pendapatan dan belanja daerah. Surplus tersebut direncanakan untuk membiayai penyertaan modal daerah sehingga struktur R-APBD 2027 berada dalam posisi berimbang.

Penyusunan Nota Keuangan R-APBD 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Setelah penyampaian Nota Keuangan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Langkat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran sekaligus pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD. Melalui forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan masukan, saran, serta catatan terhadap arah kebijakan dan prioritas anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

Seluruh pandangan fraksi selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, sebelum Ranperda APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Melalui proses pembahasan tersebut, Pemkab Langkat berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Rancangan anggaran tersebut selanjutnya akan melalui tahapan pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.














