LangkatTerkini.Com – Kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Langkat mengalami penurunan pada Semester I Tahun 2026. Berdasarkan hasil penilaian, nilai kinerja daerah tercatat sebesar 49,90 atau masuk kategori kurang, turun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 72,97 dengan kategori sedang.
Menyikapi penurunan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, S.H., meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pencegahan serta percepatan penurunan stunting.
Arahan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP., saat membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Perkembangan Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Langkat Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan hasil penilaian, nilai kinerja Kabupaten Langkat mengalami penurunan sebesar 23,07 poin. Penilaian tersebut mencakup tiga komponen utama, yakni Aksi Konvergensi Stunting, Capaian Layanan Kesehatan, dan Kinerja Desa Stunting.
Pada komponen Aksi Konvergensi Stunting, nilai yang diperoleh hanya 15,80 atau kategori rendah, turun drastis dari 85,58 pada tahun sebelumnya. Sementara Capaian Layanan Kesehatan memperoleh nilai 55,60, turun dari 69,75. Adapun Kinerja Desa Stunting tercatat sebesar 65,21 dengan kategori sedang.
“Penurunan ini harus menjadi perhatian serius seluruh kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, serta petugas KB/PLKB. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan pelaksanaan intervensi hingga tingkat desa,” demikian arahan Plt. Bupati yang disampaikan melalui Sekda Langkat.

Untuk memperbaiki capaian tersebut, Plt. Bupati menginstruksikan Sekda agar meningkatkan pengendalian dan koordinasi lintas perangkat daerah. Bappeda Litbang juga diminta mengoptimalkan penggunaan Web Aksi Konvergensi Bina Bangda serta mengidentifikasi indikator yang belum mencapai target.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diminta mengevaluasi kinerja seluruh puskesmas dan meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK), pemberian tablet tambah darah, imunisasi dasar lengkap, serta pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC).

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta memperkuat pembinaan serta evaluasi melalui aplikasi eHDW. Langkah tersebut diperlukan mengingat masih terdapat 91 desa dengan kinerja penanganan stunting dalam kategori rendah.
Dinas terkait juga diminta memastikan dukungan program penurunan stunting melalui pemanfaatan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) diminta bertanggung jawab terhadap indikator pada aplikasi Web Aksi Bina Bangda yang capaiannya masih di bawah 50 persen.

Para camat, kepala puskesmas, serta penyuluh KB/PLKB juga diminta meningkatkan kolaborasi, terutama di sembilan kecamatan yang capaian pengisian aplikasinya masih di bawah 60 persen.
Kesembilan kecamatan tersebut meliputi Tanjung Pura, Secanggang, Kutambaru, Hinai, Bahorok, Binjai, Babalan, Batang Serangan, dan Kuala.
Plt. Bupati Langkat menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, program yang telah direncanakan dan dianggarkan harus dipastikan terlaksana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya mampu menyusun program dan mengalokasikan anggaran, tetapi tidak mampu memastikan program tersebut benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak boleh lagi ada keterlambatan kegiatan, lemahnya koordinasi, data yang tidak sinkron, maupun laporan yang tidak disampaikan tepat waktu,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, setiap perangkat daerah yang belum mencapai target diminta segera menyampaikan langkah perbaikan beserta target waktu penyelesaian sebelum akhir November 2026. Pemkab Langkat juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tersebut.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Langkat berharap kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat diperbaiki pada Semester II Tahun 2026, sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah hingga tingkat desa.
“Keberhasilan penurunan stunting bukan hanya diukur dari tingginya nilai penilaian, tetapi yang paling utama adalah semakin baiknya status gizi anak, meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak, serta terwujudnya generasi Kabupaten Langkat yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutupnya.














