LangkatTerkini.Com – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Budi ketika dimintai konfirmasi oleh awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saat ditanya mengenai kabar tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat. Ia membenarkan informasi yang beredar dengan mengatakan, “Betul.”
Di sisi lain, dinamika politik di parlemen juga semakin berkembang. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran akan diteruskan dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11).
Menurut Saan, agenda tersebut akan dibawa ke forum resmi parlemen sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan.
Usulan hak menyatakan pendapat itu diketahui telah mendapatkan dukungan dari 120 anggota DPR RI. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses politik terkait desakan pemakzulan Gibran, yang oleh sejumlah pengusul dipersoalkan kelayakannya untuk tetap menjabat sebagai wakil presiden.
Dukungan terhadap usulan tersebut berasal dari sejumlah fraksi di DPR. Rinciannya meliputi 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut, menurut Prasetyo, disampaikan dalam pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa (10/11) pagi.
Pembicaraan tersebut disebut berlangsung di tengah berkembangnya persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, yang turut menjadi perhatian di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu Gibran mengutarakan niat untuk mundur dengan mempertimbangkan situasi dan berbagai perkembangan yang tengah berlangsung.
Meski demikian, perkembangan mengenai kabar pengunduran diri tersebut serta proses politik di DPR menjadi perhatian publik, terutama terkait kelanjutan posisi Wakil Presiden dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
