LangkatTerkini.Com – Atok Labu bersama sejumlah konten kreator turun langsung ke Jalan Nasional di kawasan Pasar X Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa (29/9/2026).
Kehadiran mereka merupakan bagian dari upaya mengawal rencana perbaikan Jalan Nasional di Kabupaten Langkat yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Atok Labu mengatakan, bersama LAWAN Institute, pihaknya akan terus memantau pelaksanaan perbaikan jalan tersebut. Ia menyebut, berdasarkan janji pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, pekerjaan perbaikan dijadwalkan mulai dilakukan pada 30 September 2026.
“Hari ini kami turun bersama LAWAN Institute untuk terus mengawal Jalan Nasional sebagaimana janji Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Sesuai janji, tanggal 30 September 2026 merupakan hari pertama mereka memperbaiki Jalan Lintas Nasional di Kabupaten Langkat ini,” ujar Atok Labu.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengikuti perkembangan perbaikan jalan tersebut. Apabila pada 30 September 2026 tidak terlihat adanya progres, Atok Labu menyebut pihaknya bersama LAWAN Institute akan mengambil langkah lanjutan.
“Kita akan terus ikuti. Apabila pada tanggal 30 September 2026 tidak ada progres, maka kami bersama LAWAN Institute akan melakukan aksi dan pemblokiran jalan untuk memancing reaksi serta kepedulian dari instansi-instansi pemerintah, mulai dari provinsi maupun pusat,” katanya.
Sementara itu, Koordinator LAWAN Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim, didampingi Pembina LAWAN Institute, Mustafa Habib, telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut, kata Rahim, dimaksudkan agar proses perbaikan Jalan Nasional turut mendapat perhatian dan pengawasan.
“Kami menyurati KPK untuk mengawasi perbaikan jalan nasional tersebut agar kualitas jalan baik dan tahan lama, hingga belasan bahkan puluhan tahun,” kata Abdul Rahim.
Rahim yang merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan juga berprofesi sebagai dosen itu menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam proyek perbaikan jalan nasional.
Atok Labu menambahkan, pengawasan terhadap proses perbaikan jalan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan perhatian masyarakat.
“Masyarakat mengawasi, KPK juga harus turun,” tegas Atok Labu.
