LangkatTerkini.Com – Persoalan operasional tempat hiburan malam (THM) Blue Night di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti membawa persoalan tersebut dalam audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (8/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Tiorita meminta dukungan Pemprov Sumut untuk memperkuat pengawasan dan penanganan terhadap kegiatan usaha Blue Night. Pemkab Langkat ingin memastikan operasional tempat hiburan tersebut memenuhi ketentuan perizinan, tata ruang, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Tiorita menjelaskan, operasional Blue Night sebelumnya telah menjadi objek penindakan dan penertiban oleh tim terpadu yang melibatkan Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat. Namun, persoalan tersebut kembali menjadi perhatian sehingga diperlukan koordinasi dan pengawasan lebih lanjut.
Menanggapi laporan tersebut, Bobby menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap beroperasi.
“Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak sesuai aturan,” tegas Bobby.
Bobby meminta Pemkab Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait memeriksa seluruh aspek legalitas usaha, termasuk izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kesesuaian kegiatan dengan ketentuan tata ruang.
Menurut Bobby, pemerintah tetap mendukung investasi dan kegiatan usaha sepanjang dijalankan sesuai peraturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Selain aspek perizinan, Bobby meminta kajian tata ruang di kawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah diminta memastikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang maupun kebijakan perlindungan lahan pangan yang berlaku.
Untuk mendukung proses penanganan, Bobby mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI. Menurutnya, setiap langkah penertiban harus dilakukan secara aman, tertib, dan sesuai prosedur.
Terkait adanya aksi demonstrasi masyarakat, Bobby menyebut penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara selama dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.
“Kalau landasannya jelas sebagai aspirasi masyarakat, tentu kita dengarkan. Tetapi penyampaiannya harus tetap tertib dan jangan sampai mengganggu keamanan,” katanya.
Bobby juga menekankan agar penegakan aturan dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Setiap kegiatan usaha harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Kita sebagai pemerintah harus bisa membedakan mana usaha yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dan mana kegiatan yang justru menimbulkan persoalan. Semua harus berdasarkan aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Tiorita menegaskan Pemkab Langkat akan menindaklanjuti arahan Gubernur Sumut dengan memperkuat koordinasi bersama Pemprov Sumut, aparat penegak hukum, dan Forkopimda.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dan penertiban sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Koordinasi dengan seluruh pihak akan kami perkuat agar penanganannya berjalan aman, tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” kata Tiorita.
Dalam audiensi tersebut, Tiorita didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Kinandung, Kepala Bappeda Litbang Pemkab Langkat Rina Wahyuni Marpaung, Kepala Dinas Pariwisata Langkat Nur Elly Heriani Rambe, Kepala Dinas Perhubungan Langkat Arie Ramadhany, Kepala Dinas PTSP Langkat Edi Suratman, Kasatpol PP Langkat Dameka Putra Singarimbun, serta Kepala Dinas Kominfo Langkat Wahyudiharto.
Adapun Bobby didampingi Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala DPMPTSP Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono, serta Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU) Ferry Indra.
