LangkatTerkini.Com – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai terus mempercepat proses pensertifikatan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan tata kelola aset daerah yang transparan serta akuntabel.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., dalam rapat pembahasan progres pensertifikatan aset BMD Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Binjai Command Center (BCC), Selasa (28/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Sekda didampingi Inspektur Daerah Kota Binjai Heny Sri Dewi Sitepu, S.E., M.SP., Kepala Bidang Aset Umrizal Ginting, serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyelesaian sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Binjai agar seluruh aset daerah memiliki legalitas yang jelas, tertib administrasi, serta dikelola secara profesional dan akuntabel.
Pensertifikatan aset dinilai sebagai langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah. Selain meminimalkan potensi sengketa, sertifikasi juga memperkuat pengamanan aset daerah dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, para peserta membahas perkembangan proses sertifikasi aset beserta berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan berbagai hambatan dapat segera diselesaikan sehingga proses sertifikasi aset berjalan lebih cepat dan efektif.
Selain membahas progres pensertifikatan, rapat juga menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan tindak pidana korupsi.
Pengamanan aset melalui sertifikasi dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan seluruh aset pemerintah daerah tercatat secara lengkap, terlindungi secara hukum, serta dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan daerah.
Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam mempercepat penyelesaian pensertifikatan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset yang tertib, profesional, dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
