LangkatTerkini.Com – Sehubungan dengan tidak kondusifnya dan adanya dugaan pungutan liar jika ADD dan DD cair di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa Independen Sumatera Utara (JMI-SU) menggelar aksi di Kantor Bupati Langkat, Kantor Dinas PMD dan Kejari Langkat. Senin (5/5/2025).
Dalam aksinya puluhan mahasiswa dari JMI-SU menuntut agar Bupati Langkat untuk mencopot Kadis PMD yang dianggap tidak mampu mengemban amanah sesuai Perda Kabupaten Langkat.
Ketua JMI-SU, Rizky Dhani Munthe kepada wartawan mengatakan, ada beberapa tuntutan yang ingin kami sampaikan pada aksi ini diantaranya :
1. Meminta kepada Bupati Langkat Syah Afandin SH untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat
2. Meminta kepada Bupati Langkat Syah Afandin SH untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi pencopotan Kadis PMD Langkat yang dianggap tidak mampu mengemban amanah sesuai Perda Kabupaten Langkat
3. Meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Langkat agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PMD beserta oknum yang terikat yang dianggap melakukan pungli, terkait permasalahan di atas yang ada ditubuh PMD, Kabupaten Langkat
4. Meminta kepada Kejari Langkat agar segera melakukan tindakan sebagaimana mestinya dan langsung turun kelapangan guna menyelesaikan kasus tersebut
5. Meminta dan mendesak Kepala Dinas PMD Langkat menjalankan fungsinya dalam mengembangkan dan penerapan program penataan desa-desa.
6. Meminta dan mendesak Kepala Dinas PMD Langkat agar bertanggung jawab penuh terkait dugaan pungli yang telah dilakukan oleh Dinas PMD tersebut dan segera mengundurkan diri karena dianggap cacat dalam memimpin
7. Meminta kepada seluruh pihak terkait agar segera melaksanakan tugas dan fungsi yang dalam keterkaitan permasalahan dinas PMD Langkat, apabila tidak diindahkan maka kami akan terus melanjutkan perjuangan ini sampai tuntas
Dari amatan wartawan, massa sempat memblokir pintu masuk Kantor Bupati Langkat karena tuntutannya tidak ditanggapi. Akibatnya, sejumlah warga yang ingin masuk ke Kantor Bupati Langkat balik arah.
Fraksi PDI-Perjuangan Mendukung Pencopotan Kadis PMD
Buntut lambatnya penyaluran Dana Desa (DD) Kabupaten Langkat dan adanya dugaan setoran fee dalam pencairan DD. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Langkat Pimanta Ginting, Fraksi PDI-Perjuangan mendukung tuntutan masyarakat, agar Bupati Langkat Syah Afandin mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Langkat.
“Jika benar ada pungutan uang untuk penyaluran DD dan sengaja memperlambat penyaluran DD ke desa-desa, Fraksi PDIP mendukung desakan masyarakat yang disampaikan mahasiswa agar Bupati Mengevaluasi jabatan Kepala Dinas PMD” katanya. Namun jika Karena berkas nya belum lengkap, Kepala Desanya harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” jelasnya.
Aksi Sebelumnya Dilakukan SEMMI Desak Pencopotan Kadis PMD
Perlu untuk diketahui, sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan olehLembaga Mahasiswa Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Ketua Sumut Ananda Ferdianta Sebayang, bersama pengurus Wilayah Kabupaten Langkat, pimpinan daerah Langkat M. Ihlal Afiq, geruduk kantor Bupati Langkat Rabu (30/4).
Semmi mendesak Bupati Langkat mencopot Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa.
Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat mewakili Pemerintah Kabupaten Langkat Amril, MAP kepada Harian wartawan, Senin (5/5/25) menanggapi desakan masyarakat untuk mencairkan DD ke sejumlah desa. Dalam Minggu ini DD Tahap I Kabupaten Langkat akan cair.
“142 Desa sudah menerima Dana Desa Tahap I di Kabupaten Langkat. Dan 74 Desa sudah diajukan ke KPPN, diperkirakan Rabu atau Kamis ini akan Salur,” sambungnya.
Sedangkan 22 Desa sedang diproses penyalurannya.” Pernyataan itu disampaikan sesuai informasi diterima dari Kadis PMD,” sebutnya.
Terkait belum cairnya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, persoalan DD ini, dinilai telah mengganggu dan menyulitkan perekonomian masyarakat tidak mampu.
Beberapa warga Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, mengaku kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, akibat dana BLT dan PKH yang belum cair hingga saat ini.
Kadis PMD Langkat Senyap
Sampai saat ini Kadis PMD Langkat Nuriyansyah Putra masih memblokir nomor Whatsapp Langkatterkini.com. Dicoba melalui Tim Langkatterkini.com yang lain tak membalas juga.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Sofian Ardi tak menjawab saat dikonfirmasi yang dilayangkan langkatterkini.com.
